Universitas Malaysia tawarkan eGov ke Pemko Batam

Manarik dan menggelitik barang kali membaca terbitan koran lokal batam yang dimuat di blog pak wawako , jika pemko deal dan setuju melakukan MOU atas kerjasama ini merupakan sebuah gebrakan dan menggugah semangat para perusahaan software developer untuk lebih membuat produk yang handal dan teruji.

Fenomena perkembangan eGov di indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan paradigma para kepala daerah sebagai pemegang kebijakan, dan regulasi dari departemen komunikasi dan informatika. Mungkin 2-3 tahun yang lalu eGov mengalami booming dan bisnis jualan eGov sangat menjanjikan dengan harga anggaran selangit.

Melihat kondisi pemerintahan kota batam, (menurut pribadi penulis, dengan mengambil sampel dan hasil pandangan mata sekejap) pemerintah kota sepertinya masih belum concern membenahi sisi egov ini, terlihat sekali pemberdayaan hal2 yang menyangkut informasi yang bersifat elektornik masih minim. Semangat IT juga sepertinya tidak dibarengi oleh sisi manusia, kebijakan dan prosedur operasional pekerjaan yang masih manual dan jauh dari sifat elektronik.

Perlu adanya gebrakan tapi turut disertai komitmen dari kepala daerah sebagai konseptor dan pengawas jalannya pemerintahan. Dan menurut pendapat saya, birokrasi yang sulit ini mungkin salah satunya karena sistem manual masih dijadikan prosedur pelaksaanaan kerja di pemko. Lihat saja, sistem lelang, kirim berkas ke sini tanda tangan ke situ, dan seterusnya.  Sehingga waktu dan anggaran habis untuk mengurusi prosedur yang seharusnya bisa disederhanakan.

Kalau saja, eGov yang ditawarkan oleh malaysia itu bagus dan sesuai dengan harapan, mengapa tidak Pemko Batam menolak hanya karena mengutamakan perusahaan IT lokal (yang  kebanyakan mempunyai visi : Palugada, apa  yang elu mau, gua ada). Sehingga solusi yang ditawarkan hanya sebatas permukaan saja, tidak sampek pada esensi pentingnya eGov.